2EB20_k5

Dahlan Iskan Usul Mobil Layak Subsidi Ditandai Secara Elektronik

NAMA  : NURMAN IMANUDDIN
NPM     : 25210188
KELAS : 2EB20

Jakarta - Jika pemerintah berencana membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi alias premium supaya tidak jebol kuotanya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah punya usulan.

Dahlan mengusulkan supaya setiap mobil yang layak disubsidi dipasangi peralatan elektronik untuk kartu e-BBM. Para pemilik mobil bisa meminta peralatan tersebut dengan cara menunjukkan BPKB dan kartu tanda penduduk (KTP). Data pokok dimasukkan dalam e-BBM.

"Selama ini, ide pembatasan BBM sulit dilaksanakan karena caranya dirancang sangat tradisional yang sulit dikontrol. Misalnya menggunakan stiker. Mobil-mobil yang layak disubsidi ditempeli stiker. Rasanya memang akan banyak persoalan dengan cara ini," kata dia dikutip dari situs resmi Kementerian BUMN, Jumat (6/4/2012).

Kartu e-BBM itu akan memuat berbagai informasi, mulai dari cc mobil tersebut, tahun dan nama pemiliknya. Dan yang paling penting, kata Dahlan, kartu itu akan memuat data berapa jatah BBM bersubsidi yang pantas diberikan kepadanya. Misalnya 300 liter per bulan untuk mobil kelas 1.300 cc.

"Peralatan ini ditaruh di dashboard mobil untuk memudahkan nanti kalau mau mengisi bensin. Di setiap SPBU akan dilengkapi mesin reader yang bisa membaca kartu e-BBM. Kalau Anda ingin membeli bensin bersubsidi, Anda tinggal menyerahkan kartu e-BBM. Petugas SPBU memasukkan e-BBM ke reader," usul Dahlan.

"Saat itulah diketahui apakah Anda layak menerima subsidi. Kalau pun layak, masih akan terbaca apakah jatah BBM bersubsidi Anda bulan ini masih berapa liter," tambahnya.

Bagi yang tidak memiliki kartu ini dan yang jatah subsidi bulanannya sudah habis, kata Dahlan, harus membayar BBM dengan harga lebih tinggi. Masih disubsidi juga, tapi subsidinya lebih kecil.

Ia mengaku salah satu BUMN yang selama ini bergerak di bidang elektronik akan mampu memproduksi dan menyediakan alat ini lewat bekerja sama dengan pemilik teknologi yang sudah terbukti andal. Teknologi ini sudah dipakai dengan sukses di Afrika Selatan, Chili, Venezuela, Columbia, dan beberapa negara Amerika Latin.

"Memang kira-kira diperlukan dana sekitar Rp 4 triliun untuk sekitar 6 juta mobil yang layak disubsidi. Yakni mobil yang cc-nya 1.300 ke bawah, mobil angkutan umum, dan terserah mobil yang seperti apa lagi. Penghematan subsidinya bisa Rp30 triliun. Dan yang penting: subsidi bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

"Pengerjaannya juga lebih sederhana dibanding konversi gas yang biayanya lebih mahal. Belum lagi, perasaan pemilik mobil yang juga lebih nyaman," pungkas Dahlan.
(ang/ang)

Sumber:

http://finance.detik.com/read/2012/04/06/183031/1886689/1034/dahlan-iskan-usul-mobil-layak-subsidi-ditandai-secara-elektronik
Tanggapan :
Menurut saya jika cara ini benar-benar akan diterapkan oleh pemerintah, ini akan kembali menjadi kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah saat ini sedang lemah disebabkan banyaknya kasus-kasus negatif yang dilakukan oleh para petinggi negeri ini. Dan yang paling membuat rakyat geram adalah kasus korupsi yang tak kunjung usai.
Proyek pembuatan kartu e-BBM bisa menjadi lahan untuk meraup keuntungan bagi para “tikus berdasi”.
Untuk masalah  ini sebenarnya ada cara yang lebih efisien mengatasinya. Dengan memerintahkan PT. Pertamina yang notabene adalah milik pemerintah untuk tidak melayani pembelian BBM bersubsidi untuk mobil pribadi atau mobil pribadi dengan cc diatas 1300. Jika ada petugas Pertamina yang “nakal” maka akan dikenakan sanksi yang berat.
Cara ini tidak perlu memakan biaya sampai triliunan, tapi butuh keberanian, ketegasan dan kejujuran.

2EB20_k4

Ada Bukti Kuat Anas Bakal Jadi Tersangka

NAMA   : NURMAN IMANUDDIN
NPM      : 25210188
KELAS  : 2EB20

JAKARTA--MICOM: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busryo Muqodas mengatakan, tidak ada beban sama sekali bagi KPK menjadikan Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.  Saat ini memang belum ada dua alat bukti yang kuat untuk menjerat Anas.

"Hambalang itu, sampai sekarang terus digali. Siapapun yang nanti dipanggil sebagai saksi tidak ada beban apapun juga. Saya katakan begini ada dasarnya. Kami dulu, tetapkan 25 anggota DPR sebagai tersangka. Kalkulasi politiknya berat. Reaksi politinya besar. Terutama Komisi III. Tapi sudah kami kalkulasikan. Kami siap resiko," ujar Busryo di Jakarta, Selasa (27/3).

Busryo menjelaskan, untuk kasus Hambalang, tidak akan pernah berhenti. Bahkan, jika ada dua alat bukti yang cukup, Anas pun akan diangkut.

"Nanti Anas dan lain-lain berdasarkan bukti-bukti, ada dua alat bukti yang saling berkaitan, saling memperkuat ya angkut. 25 orang anggota DPR saja kita angkut. Ini satu orang, apa beratnya. Jadi tidak ada satu yang berbahaya bagi KPK," tegasnya.

Bahkan, menurutnya, KPK bunuh diri jika tidak tersangkakan seseorang padahal sudah ada dua alat bukti yang cukup. "Kalau ada buktinya tersangkakan seseorang misalnya Anas, tapi tidak lakukan itu membahayakan KPK kalau Anas tersangka dan ada alat bukti kami abaikan," ujarnya. (*/OL-04)

Sumber:
http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/03/03/308718/284/1/Ada_Bukti_Kuat_Anas_Bakal_Jadi_Tersangka_

Tanggapan :
Memang sudah seharusnya KPK bertindak tegas dan tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas kasus korupsi. Jika bukti sudah kuat maka KPK tidak perlu mengulur waktu lagi untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka.

2EB20_k3

 Pengangguran Indonesia Tertinggi di Asia Pasifik

NAMA   : NURMAN IMANUDDIN
NPM      : 25210188
KELAS  : 2EB20

Sempitnya lapangan kerja di Tanah Air mengakibatkan banyak tenaga kerja produktif mengadu nasib di luar negeri.

TINGKAT pengangguran terbuka (TPT) usia muda, 15-29 tahun, di Indonesia mencapai 19,9% atau tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Posisi kedua ditempati Sri Lanka sebesar 19%, Filipina pada angka 17,9%, dan Selandia Baru sebesar 16,2%.

"Meskipun TPT usia muda sudah menurun, jumlahnya masih besar, yakni 19,9% atau lebih dari 5,3 juta," ujar Direktur Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iryanti dalam diskusi Voices of Youth, Facing the Global Challenge on Youth Employment di Jakarta, kemarin.

Rahma mengungkapkan penganggur usia produktif itu ialah mereka yang menginginkan pekerjaan formal. Artinya pekerjaan yang menyediakan perlindungan, jaminan sosial, dan kesejahteraan.

Menurut Rahma, TPT usia muda itu didominasi mereka yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA), diploma, dan sarjana. Selain itu, jumlah pengangguran usia produktif di kawasan perkotaan lebih besar untuk semua kelompok umur.

"Mereka itu sebetulnya memilih-milih pekerjaan. Jadi dia itu termasuk kelompok non-labour income," terangnya.

Lebih lanjut Rahma mengungkapkan angkatan kerja baru rata-rata setiap tahunnya bertambah 900 ribu dengan mayoritas berpendidikan SD dan SLTP. "Pada 2010, sekitar 1,2 juta siswa keluar dari sekolah pada tingkat pendidikan SD dan SLTP, sebanyak 300 ribu tidak sanggup melanjutkan karena terkendala masalah biaya."

Rahma menjelaskan, program bantuan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran itu hanya terserap 25,8%. Kendalanya, antara lain akses informasi yang belum merata dan rendahnya data pemuda yang memiliki minat berwirausaha.

Sektor informal
Pada kesempatan yang sama, Direktur Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk Indonesia, Peter van Roiij, menyatakan peranan kaum muda sangat penting baik dalam politik, sosial, maupun ekonomi.

Untuk itu, menurutnya, diperlukan penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan minat tenaga kerja usia muda untuk berwirausaha. "Usia produktif harus mencintai pekerjaan," ujarnya.
Senada dengan Peter van Roiij, pengamat tenaga kerja Universitas Krisnadwipayana Yaman Simanjuntak mengatakan pemerintah harus segera memperluas kesempatan kerja.

"Jangan sampai pengangguran semakin melonjak. Mereka ini, usia produktif, harus diberdayakan," ujarnya.

Yaman menuturkan tenaga kerja di usia produktif pada usia 15-29 tahun memilih bekerja di sektor formal, tapi persentasenya tidak berimbang dengan kebutuhan. "Posisi yang tersedia hanya sekitar 35%. Karena tidak tersedia, akhirnya mereka bekerja di sektor informal," lanjutnya.

Selain itu, karena kesempatan kerja di sektor formal yang sempit tersebut, banyak juga calon tenaga kerja yang memilih untuk mengadu nasib dengan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Meski begitu, peluang kerja di luar negeri pun yang tersedia dan dapat ditempati juga hanya sektor informal. (*/X-5)

Fidel Ali Permana, Fidel@mediaindonesia.com

sumber:
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/308728/265/114/Pengangguran-Indonesia-Tertinggi-di-Asia-Pasifik

Tanggapan :
Tentu saja pemerintah harus bisa memperluas lapangan pekerjan. Kemudian memperbaiki mutu pendidikan. Atau dengan memberikan pendidikan kewirausahaan sejak usia sekolah (SMP atau SMA).
Dan jika benar apa yang dikatakan Direktur Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iryanti, bahwa mereka yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA), diploma, dan sarjana itu memilih-milih pekerjaan maka pemerintah juga harus bisa meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat  terutama terutama para pemuda bahwa dengan berwirausaha juga kita dapat memperoleh kehidupan yang layak dimasa yang akan datang.

2EB20_k2

Dahlan : "BBM tidak naik sekarang Agustus habis, pilih mana?"

NAMA  : NURMAN IMANUDDIN
NPM     : 25210188
KELAS : 2EB20

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta masyarakat memilih, kalau pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi alias premium sekarang, Agustus 2012 akan habis alias kosong di SPBU, masyarakat pilih mana?

"Pemerintah harus segera naikkan harga BBM sekarang ini, dan negara harus terus maju, tidak boleh mundur, harga BBM harus naik," kata Dahlan kepada detikFinance, Rabu (28/3/2012).

Hal ini menurut, mantan Dirut PT PLN (Persero) ini, dikarenakan, jika tidak mulai sekarang dinaikan, Agustus 2012 BBM bersubsidi habis.

"Lebih sulit mana, lebih susah mana, silahkan masyarakat memilihnya. Kalau bulan Agustus nanti BBM habis lebih susahkan?" tanyanya.

Memang, menurutnya, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menuai banyak kontroversi. Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah hingga pusat ibu kota merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

Dahlan meminta perwakilan pemerintah jangan menanggapi penolakan kenaikan BBM dengan emosional. "Nggak bisa ditanggapi secara emosi-emosi begitu," tambahnya.

Tentunya Dahlan tak asal ngomong. Menurut Menteri Keuangan Agus Martawardojo dalam rapat dengan Badan Anggaran, kuota BBM yang ditetapkan 40 juta KL dalam APBN 2012 bakal jebol, bahkan bisa melonjak hingga 47 juta KL.

"Karena disparitas harga BBM subsidi (premium cs) dengan BBM non subsidi (pertamax cs) terlampau jauh. Jika ini terus dibiarkan, akan makin banyak masyarakat yang sudah biasa pakai pertamax cs bakal lari ke premium. Ini akan menyebabkan kuota BBM jebol dan negara makin berat menanggung subsidi BBM," jelas Agus waktu itu.

Bahkan menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, harga premium cs Rp 4.500 per liter berbanding jauh dengan harga pertamax cs yang diatas Rp 9.000 per liter.

"Saat ini saja untuk harga keekonomian Premium (tanpa subsidi) Rp 9.018 per liter. Artinya negara mensubsidi tiap liter premium lebih dari Rp 4.500 per liternya," terang Agus.

Bahkan, seperti diketahui, kuota BBM pada tahun 2011 saja jebol sekitar 2 juta KL. Dengan jebolnya kuota tersebut bisa jadi Pertamina akan menyetop penyaluran premium dan solar pada tahun lalu.

Namun pemerintah berinisiatif, Pertamina tetap menyalurkan BBM bersubsidi, namun baru akan dibayar pemerintah terhadap kelebihan kuota setelah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2012.(rrd/ang)

Sumber:
http://finance.detik.com/read/2012/03/28/074626/1878402/1034/dahlan-bbm-tidak-naik-sekarang-agustus-habis-pilih-mana

Tanggapan :
Menaikkan harga BBM bersubsidi menurut saya adalah langkah yang kurang tepat jika alasannya adalah  "Karena disparitas harga BBM subsidi (premium cs) dengan BBM non subsidi (pertamax cs) terlampau jauh. Jika ini terus dibiarkan, akan makin banyak masyarakat yang sudah biasa pakai pertamax cs bakal lari ke premium. Ini akan menyebabkan kuota BBM jebol dan negara makin berat menanggung subsidi BBM," seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Agus Martawardojo dalam rapat dengan Badan Anggaran.
Jika hal tersebut yang menjadi alasannya maka seharusnya pemerintah membuat kebijakan baru yang tegas misalnya dengan memerintahkan PT. Pertamina (karena PT. Pertamina adalah perusahaan milik negara) tidak melayani orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang kuat yang ingin membeli BBM bersubsidi.
Kemampuan ekonomi seseorang kan bisa dilihat dari kendaraan yang digunakannya.
Jika kendaraan pribadi, ya jangan dilayani untuk membeli BBM bersubsidi.
Karena pada dasarnya BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah.

2EB20_k1

Duh! PNS & Pejabat Negara Habiskan Triliunan untuk Plesir  

NAMA   : NURMAN IMANUDDIN
NPM      : 25210188
KELAS    : 2EB20

Jakarta - Pejabat negara termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahunnya dapat jatah plesiran alias melakukan perjalanan dinas ke daerah maupun ke luar negeri. Entah berjudul studi banding ataupun kunjungan biasa, ternyata dana yang dibutuhkan mencapai triliunan rupiah.

"Kalau terus terang itu data perjalanan dinas mesti dilihat dulu detailnya, tapi yang jelas triliunan," ungkap Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Sebagai auditor negara, BPK memandang banyak hal yang terbuang sia-sia dari perjalanan dinas ini. Pasalnya, masih banyak hal penting yang seharusnya dapat dialokasikan ketimbang plesiran.

"Tetapi dalam hal ini BPK hanyalah auditor oleh sebab itu kita hanya bisa memberikan pendapat maupun rekomendasi," ungkapnya.

Dijelaskan Hasan, kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas memang sudah seharusnya diterapkan. Agar keuangan negara, sambungnya bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

"Tidak hanya keluar negeri ataupun daerah-daerah dengan alasan kedinasan," tutup Hasan.
(dru/ang)

sumber:
http://finance.detik.com/read/2012/03/28/072018/1878388/4/duh-pns-pejabat-negara-habiskan-triliunan-untuk-plesir
 
Tanggapan :
seharusnya pemerintah harus lebih bijak dalam menggunakan dana. Masih banyak masalah-masalah yang selama ini dikeluhkan oleh rakyat yang tentunya lebih penting untuk didahulukan ketimbang hanya untuk plesir dengan alasan studi banding. Misalnya masalah pendidikan karena masih banyak sekolah-sekolah dengan bangunan yang sudah tidak layak untuk digunakan, atau untuk memperbaiki jalan, masalah kemiskinan dan pengangguran yang tak kunjung usai, dan masih banyak lagi masalah yang dialami Indonesia yang belum terselesaikan.
Saya bukan tidak setuju pada pemerintah untuk studi banding bahkan sampai ke luar negeri. Tapi kalo studi bandingnya tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang dialami Indonesia, untuk apa?.
Kenapa kepentingan rakyat lebih diutamakan? Karena pada dasarnya dana triliunan yang mereka gunakan untuk plesiran itu berasal dari rakyat. Ya, memang sepantasnya mereka mendapatkan haknya.