Dahlan Iskan Usul Mobil Layak Subsidi Ditandai Secara Elektronik
NAMA : NURMAN IMANUDDINNPM : 25210188
KELAS : 2EB20
Jakarta - Jika pemerintah berencana membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi alias premium supaya tidak jebol kuotanya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah punya usulan.
Dahlan mengusulkan supaya setiap mobil yang layak disubsidi dipasangi peralatan elektronik untuk kartu e-BBM. Para pemilik mobil bisa meminta peralatan tersebut dengan cara menunjukkan BPKB dan kartu tanda penduduk (KTP). Data pokok dimasukkan dalam e-BBM.
"Selama ini, ide pembatasan BBM sulit dilaksanakan karena caranya dirancang sangat tradisional yang sulit dikontrol. Misalnya menggunakan stiker. Mobil-mobil yang layak disubsidi ditempeli stiker. Rasanya memang akan banyak persoalan dengan cara ini," kata dia dikutip dari situs resmi Kementerian BUMN, Jumat (6/4/2012).
Kartu e-BBM itu akan memuat berbagai informasi, mulai dari cc mobil tersebut, tahun dan nama pemiliknya. Dan yang paling penting, kata Dahlan, kartu itu akan memuat data berapa jatah BBM bersubsidi yang pantas diberikan kepadanya. Misalnya 300 liter per bulan untuk mobil kelas 1.300 cc.
"Peralatan ini ditaruh di dashboard mobil untuk memudahkan nanti kalau mau mengisi bensin. Di setiap SPBU akan dilengkapi mesin reader yang bisa membaca kartu e-BBM. Kalau Anda ingin membeli bensin bersubsidi, Anda tinggal menyerahkan kartu e-BBM. Petugas SPBU memasukkan e-BBM ke reader," usul Dahlan.
"Saat itulah diketahui apakah Anda layak menerima subsidi. Kalau pun layak, masih akan terbaca apakah jatah BBM bersubsidi Anda bulan ini masih berapa liter," tambahnya.
Bagi yang tidak memiliki kartu ini dan yang jatah subsidi bulanannya sudah habis, kata Dahlan, harus membayar BBM dengan harga lebih tinggi. Masih disubsidi juga, tapi subsidinya lebih kecil.
Ia mengaku salah satu BUMN yang selama ini bergerak di bidang elektronik akan mampu memproduksi dan menyediakan alat ini lewat bekerja sama dengan pemilik teknologi yang sudah terbukti andal. Teknologi ini sudah dipakai dengan sukses di Afrika Selatan, Chili, Venezuela, Columbia, dan beberapa negara Amerika Latin.
"Memang kira-kira diperlukan dana sekitar Rp 4 triliun untuk sekitar 6 juta mobil yang layak disubsidi. Yakni mobil yang cc-nya 1.300 ke bawah, mobil angkutan umum, dan terserah mobil yang seperti apa lagi. Penghematan subsidinya bisa Rp30 triliun. Dan yang penting: subsidi bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
"Pengerjaannya juga lebih sederhana dibanding konversi gas yang biayanya lebih mahal. Belum lagi, perasaan pemilik mobil yang juga lebih nyaman," pungkas Dahlan.
(ang/ang)
Sumber:
http://finance.detik.com/read/2012/04/06/183031/1886689/1034/dahlan-iskan-usul-mobil-layak-subsidi-ditandai-secara-elektronikDahlan mengusulkan supaya setiap mobil yang layak disubsidi dipasangi peralatan elektronik untuk kartu e-BBM. Para pemilik mobil bisa meminta peralatan tersebut dengan cara menunjukkan BPKB dan kartu tanda penduduk (KTP). Data pokok dimasukkan dalam e-BBM.
"Selama ini, ide pembatasan BBM sulit dilaksanakan karena caranya dirancang sangat tradisional yang sulit dikontrol. Misalnya menggunakan stiker. Mobil-mobil yang layak disubsidi ditempeli stiker. Rasanya memang akan banyak persoalan dengan cara ini," kata dia dikutip dari situs resmi Kementerian BUMN, Jumat (6/4/2012).
Kartu e-BBM itu akan memuat berbagai informasi, mulai dari cc mobil tersebut, tahun dan nama pemiliknya. Dan yang paling penting, kata Dahlan, kartu itu akan memuat data berapa jatah BBM bersubsidi yang pantas diberikan kepadanya. Misalnya 300 liter per bulan untuk mobil kelas 1.300 cc.
"Peralatan ini ditaruh di dashboard mobil untuk memudahkan nanti kalau mau mengisi bensin. Di setiap SPBU akan dilengkapi mesin reader yang bisa membaca kartu e-BBM. Kalau Anda ingin membeli bensin bersubsidi, Anda tinggal menyerahkan kartu e-BBM. Petugas SPBU memasukkan e-BBM ke reader," usul Dahlan.
"Saat itulah diketahui apakah Anda layak menerima subsidi. Kalau pun layak, masih akan terbaca apakah jatah BBM bersubsidi Anda bulan ini masih berapa liter," tambahnya.
Bagi yang tidak memiliki kartu ini dan yang jatah subsidi bulanannya sudah habis, kata Dahlan, harus membayar BBM dengan harga lebih tinggi. Masih disubsidi juga, tapi subsidinya lebih kecil.
Ia mengaku salah satu BUMN yang selama ini bergerak di bidang elektronik akan mampu memproduksi dan menyediakan alat ini lewat bekerja sama dengan pemilik teknologi yang sudah terbukti andal. Teknologi ini sudah dipakai dengan sukses di Afrika Selatan, Chili, Venezuela, Columbia, dan beberapa negara Amerika Latin.
"Memang kira-kira diperlukan dana sekitar Rp 4 triliun untuk sekitar 6 juta mobil yang layak disubsidi. Yakni mobil yang cc-nya 1.300 ke bawah, mobil angkutan umum, dan terserah mobil yang seperti apa lagi. Penghematan subsidinya bisa Rp30 triliun. Dan yang penting: subsidi bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
"Pengerjaannya juga lebih sederhana dibanding konversi gas yang biayanya lebih mahal. Belum lagi, perasaan pemilik mobil yang juga lebih nyaman," pungkas Dahlan.
(ang/ang)
Sumber:
Tanggapan :
Menurut saya jika cara ini benar-benar akan diterapkan oleh pemerintah, ini akan kembali menjadi kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah saat ini sedang lemah disebabkan banyaknya kasus-kasus negatif yang dilakukan oleh para petinggi negeri ini. Dan yang paling membuat rakyat geram adalah kasus korupsi yang tak kunjung usai.
Proyek pembuatan kartu e-BBM bisa menjadi lahan untuk meraup keuntungan bagi para “tikus berdasi”.
Untuk masalah ini sebenarnya ada cara yang lebih efisien mengatasinya. Dengan memerintahkan PT. Pertamina yang notabene adalah milik pemerintah untuk tidak melayani pembelian BBM bersubsidi untuk mobil pribadi atau mobil pribadi dengan cc diatas 1300. Jika ada petugas Pertamina yang “nakal” maka akan dikenakan sanksi yang berat.
Cara ini tidak perlu memakan biaya sampai triliunan, tapi butuh keberanian, ketegasan dan kejujuran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar